SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri;
b.	bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas dosen pada  perguruan tinggi swasta perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
		
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4.	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5.	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
6.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2.	Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut dosen tetap non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
3.	Dosen tetap pada perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disebut dosen tetap PTS adalah dosen yang bekerja penuh waktu.
4.	Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.	Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Badan penyelenggara PTS adalah badan hukum nirlaba yang dapat berbentuk yayasan/perkumpulan/perserikatan/paguyuban.
7.	Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas.
8.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.	Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)	Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS.
(2)	Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti proses seleksi.
(3)	Pengangkatan dan penempatan dosen tetap non PNS oleh pemimpin perguruan tinggi negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Pengangkatan dan penempatan dosen tetap PTS oleh badan penyelenggara PTS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)	Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)	Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	usia paling tinggi 50 tahun;
b.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.	setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.	sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai        dosen; dan
f.	tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
(3)	Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
b.	lulus seleksi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara PTS.
(4)	Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
(5)	Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai dosen tetap non PNS atau dosen tetap PTS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perguruan Tinggi dapat melakukan pengangkatan dosen tetap non PNS atau dosen tetap PTS apabila:
a.	berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); dan
b.	disetujui oleh Direktur Jenderal.
Pasal 5

Tata cara pengangkatan dosen tetap non PNS:
a.	PTN menyusun kebutuhan dosen tetap non PNS; 
b.	PTN mengusulkan kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Direktur Jenderal; 
c.	Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap non PNS;
d.	Direktur Jenderal menyampaikan usul kebutuhan dosen tetap non PNS kepada Menteri;
e.	Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap non PNS  kepada pemimpin PTN melalui Direktur Jenderal;
f.	apabila Menteri menyetujui usul kebutuhan dosen tetap non PNS pimpinan PTN melakukan seleksi dan mengangkat dosen tetap non PNS dengan membuat perjanjian kerja dengan dosen tetap non PNS.

Pasal 6

Tata cara pengangkatan dosen tetap PTS:
a.	PTS menyusun kebutuhan dosen tetap;
b.	PTS mengusulkan kebutuhan dosen tetap kepada badan penyelenggara PTS;
c.	Badan penyelenggara PTS melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap;
d.	Badan penyelenggara PTS menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap kepada pemimpin PTS;
e.	Apabila badan penyelenggara PTS menyetujui usul kebutuhan dosen tetap, pimpinan PTS melakukan seleksi dan mengusulkan pengangkatan dosen tetap kepada badan penyelenggara PTS;

Pasal 7

(1)	Pemerintah menerbitkan Nomor Induk Dosen Nasional untuk Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS yang telah lolos seleksi perguruan tinggi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Dosen tetap non PNS dan Dosen tetap PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.
Pasal 8

(1)	Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS diangkat dalam jenjang jabatan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS dapat diangkat dalam pangkat/ golongan sesuai atau setara dengan jenjang pangkat/golongan dosen PNS.

Pasal 9

(1)	Hak dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS:
a.	memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum;
b.	mendapat jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.
c.	mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 
d.	memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
e.	memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
f.	memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 
g.	memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan 
h.	memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan. 
(2)	Kewajiban dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS:
a.	bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;
b.	melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya; dan
c.	melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 10

(1)	Dosen tetap non PNS membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTN atau badan penyelenggara PTS sesuai kewenangan masing-masing.
(2)	Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: 
a.	identitas para pihak;
b.	hak dan kewajiban para pihak;
c.	mekanisme penilaian kinerja;
d.	mekanisme mutasi dan promosi;
e.	kerja lembur dan cuti;
f.	gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan
g.	jaminan kesejahteraan sosial, serta maslahat tambahan;
h.	pengembangan dan pembinaan;
i.	penyelesaian sengketa antarpara pihak;
j.	sanksi pelanggaran perjanjian kerja;
k.	pengakhiran perjanjian kerja.
(3)	Perjanjian kerja dibuat untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen tetap non PNS.
(4)	Penilaian kinerja dosen tetap non PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja dosen tetap non PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 11

(1)	Dosen tetap non PNS dan dosen tetap PTS mendapat:
a.	gaji pokok;
b.	penghasilan yang melekat pada gaji;
c.	penghasilan lain;
d.	jaminan kesejahteraan sosial; dan 
e.	maslahat tambahan.
(2)	Bagi dosen tetap non PNS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor yang diberikan oleh Pemerintah.
(3)	Bagi dosen tetap PTS selain mendapatkan gaji dan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperoleh tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Profesor sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

TTD.

MOHAMMAD NUH 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

TTD.

AMIR SYAMSUDIN 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretaris Jenderal